Diterapkannya otonomi daerah dalam pengelolaan kelautan merupakan langkah maju yang ditempuh pemerintah. Dengan pengelolaan yang demikian, pemerintah pusat tidak perlu mengurusi keseluruhan pengelolaan laut, melainkan untuk batas waktu tertentu diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun sudah beberpa tahun kebijakan otonomi di sektor kelautan itu dijalankan, namun ternyata masih banyak permasalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut di daerah, seperti masalah kerusakan lingkungan laut dan pesisir, masalah konflik kenelayanan dan masalah kesejahteraan masyarakat. Padahal masalah-masalah itulah yang diharapkan dapat segera teratasi dengan diberlakukannya otonomi daerah. BUku ini merupakan upaya mencari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, dengan mengedepankan pengelolaan yang berbasis masyarakat.